Advokat Online Groo
Majalah Kepulauan Riau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Dalam proses pembahasan tersebut, DPRD Batam membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang dipimpin oleh Yunus SPi sebagai ketua dan Surya Makmur sebagai wakil ketua.
Persetujuan Ranperda ini menjadi langkah penting dalam memperkuat peran dan eksistensi adat Melayu sebagai bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat Batam.
Ranperda LAM Masuk Tahap Pembahasan Mendalam
Persetujuan Ranperda LAM ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Batam. Selanjutnya, Ranperda tersebut akan dibahas secara lebih mendalam oleh Pansus bersama perangkat daerah terkait, tokoh adat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Pembentukan Pansus bertujuan untuk memastikan materi Ranperda disusun secara komprehensif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yunus SPi–Surya Makmur Pimpin Pansus Ranperda LAM
DPRD Batam menunjuk Yunus SPi sebagai Ketua Pansus dan Surya Makmur sebagai Wakil Ketua. Keduanya diharapkan mampu memimpin pembahasan Ranperda secara objektif, partisipatif, dan transparan.
Pimpinan Pansus menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, khususnya Lembaga Adat Melayu dan tokoh masyarakat, agar substansi Ranperda benar-benar mencerminkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal.
Baca juga: PWI Tanjungpinang Perkuat Solidaritas Lewat Donor Darah HPN 2026
Perkuat Peran Lembaga Adat Melayu
Ranperda LAM disusun untuk memperkuat kedudukan, peran, dan fungsi Lembaga Adat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Batam. LAM diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai adat, budaya, serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan sosial dan budaya.
Keberadaan payung hukum yang jelas dinilai penting agar peran LAM dapat berjalan lebih terarah dan memiliki legitimasi yang kuat.
Sinkronisasi dengan Kebijakan Daerah dan Nasional
Dalam pembahasan Ranperda, DPRD Batam menekankan pentingnya sinkronisasi dengan kebijakan daerah maupun regulasi nasional. Hal ini agar Ranperda LAM tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi serta mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat perkotaan yang multikultural seperti Batam.
Pansus akan mencermati secara detail aspek kelembagaan, kewenangan, hingga mekanisme kerja LAM dalam mendukung harmoni sosial.
Dorong Pelestarian Budaya Melayu
Ranperda ini juga diharapkan menjadi instrumen penting dalam pelestarian budaya Melayu di tengah pesatnya pembangunan dan arus urbanisasi di Kota Batam. Melalui regulasi yang jelas, nilai-nilai adat dan budaya lokal dapat terus diwariskan kepada generasi muda.
DPRD menilai bahwa penguatan budaya lokal merupakan bagian dari pembangunan karakter masyarakat yang berkelanjutan.
Partisipasi Publik Jadi Perhatian Pansus
Pansus Ranperda LAM berkomitmen melibatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan pembahasan. Masukan dari masyarakat, akademisi, dan tokoh adat akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan Ranperda.
Pendekatan partisipatif ini diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang inklusif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
Target Penyelesaian Ranperda
DPRD Batam menargetkan pembahasan Ranperda LAM dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan kerja Pansus yang efektif, Ranperda ini diharapkan segera disahkan menjadi Peraturan Daerah dan dapat diimplementasikan secara optimal.
Keberhasilan pembahasan Ranperda LAM akan menjadi tonggak penting dalam penguatan kelembagaan adat di Kota Batam.
Komitmen DPRD Perkuat Identitas Lokal
Melalui persetujuan Ranperda LAM, DPRD Batam menegaskan komitmennya dalam menjaga dan memperkuat identitas lokal di tengah perkembangan kota yang pesat. Lembaga adat dipandang sebagai pilar penting dalam menjaga harmoni sosial, nilai budaya, serta jati diri masyarakat Batam.
Dengan dukungan regulasi yang kuat, Lembaga Adat Melayu diharapkan mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah yang berkarakter dan berbudaya.